IAWNews.com – Tanah adat atau tanah ulayat merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Tanah ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas, budaya, dan sistem sosial masyarakat adat.

Tanah adat diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas adat dan dikelola berdasarkan tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Selain menjadi penopang kehidupan ekonomi, tanah ini memiliki nilai spiritual yang mendalam, serta mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, keberadaan tanah adat sering kali berbenturan dengan kebijakan pemerintah atau kepentingan investasi swasta. Sengketa lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan atau pemerintah menjadi isu yang terus berulang. Banyak masyarakat adat yang hak atas tanahnya belum diakui secara hukum, sehingga mereka kerap kali berada dalam posisi rentan.

Pakar menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah adat masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Tanpa pengakuan hukum yang kuat, masyarakat adat berpotensi kehilangan tanah mereka, yang juga berarti kehilangan budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang telah terjaga selama berabad-abad.

“Tanah adat bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan budaya dan lingkungan. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadapnya harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak mengorbankan keberadaan masyarakat adat”, ujar seorang aktivis lingkungan.

Ke depan, diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk memperkuat pengakuan atas tanah adat, baik melalui kebijakan maupun regulasi yang lebih adil. Ini tidak hanya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dan keberlanjutan lingkungan. (aap)