IAWNews.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Indonesia Accountability Watch (IAW) secara resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Mandat untuk kepengurusan baru Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) IAW Jawa Barat periode 2025–2028. Penetapan ini tertuang dalam SK Nomor 04/SK-DPP/V/2025 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP IAW, Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H., dan Sekretaris Jenderal, Alex A. Putra, S.H., C.NSP, pada Rabu (21/5) di Kantor DPP IAW Gedung Mandira, Jakarta Pusat.
Pengangkatan kepengurusan baru ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pleno DPP yang sebelumnya telah menerbitkan SK Nomor 02/SK-DPP II/2025, tertanggal 14 Februari 2025. Dengan terbitnya SK baru ini, mandat kepengurusan sebelumnya dicabut untuk memperkuat struktur organisasi dan memastikan efektivitas pelaksanaan program kerja di tingkat wilayah, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Berikut susunan pengurus DPW IAW Jawa Barat periode 2025–2028 :
Ketua: Muhhamad Yasin
Wakil Ketua: Alizaenal Abidin
Sekretaris: Gono Saputro, SE
Wakil Sekretaris: Bondan Priatmono
Bendahara: Abdullah Asegaf
Wakil Bendahara: Asep Komarudin, S.H.
Kepala Bidang Hukum: Asido Rohana Nadeak, S.H.
Bidang Humas dan Media: Bagas Aribowo
Pengurus baru ini secara resmi mulai menjalankan tugas sejak tanggal ditetapkannya SK. Dalam keputusan tersebut, DPP IAW menegaskan bahwa seluruh pengurus harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi aturan hukum dan kode etik organisasi. Seluruh biaya pengangkatan ditanggung oleh anggaran organisasi tahun 2025.
DPP IAW juga menetapkan bahwa pelantikan pengurus DPW Jawa Barat harus dilaksanakan dalam waktu maksimal 100 hari atau tiga bulan sejak penetapan SK.
Ketua Umum DPP IAW, Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H., menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru dapat memberikan kontribusi maksimal dalam menjalankan program unggulan organisasi, Clean Up Our Nation From the Corruption. Ia juga mendorong DPW Jawa Barat untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan Gubernur Jawa Barat saat ini yang tengah menjadi sorotan publik.
“Ini saatnya IAW tampil dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih. Saya sudah memberikan arahan dan pandangan langsung kepada pengurus baru saat penyerahan SK Mandat”, ujar Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.
Sementara itu, Ketua DPW IAW Jawa Barat yang baru dilantik, Muhhamad Yasin, menyampaikan apresiasinya kepada DPP IAW atas kepercayaan yang diberikan. “Saya akan memegang teguh visi dan misi organisasi ini. IAW adalah lembaga yang hadir untuk benar-benar mengawal birokrasi dan memerangi korupsi di tanah air”, tegasnya.
Dengan struktur baru ini, IAW berharap dapat memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi, khususnya di wilayah Jawa Barat. (gons)
