IAWNews.com – Lembaga Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi (LPMAK) menggelar diskusi publik bertajuk “Tantangan UMKM Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang berlangsung di Gedung Mandira, Cikini, Jakarta Pusat (28/05/2025) Acara ini dipimpin oleh Ketua Umum LPMAK, Imam Nurcahaya, dan menghadirkan tiga narasumber dari instansi terkait, yaitu Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO).
Dalam pemaparannya, Alfa Tegar, Analis Pengembangan Industri dari Dinas PPKUKM DKI Jakarta, menyoroti pentingnya Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Ia menjelaskan bahwa belanja pemerintah kini diwajibkan untuk memprioritaskan produk lokal, khususnya dari UMKM dan koperasi yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi.
“Untuk belanja pemerintah daerah, prioritas dimulai dari produk dengan TKDN tinggi, minimal 25% ke atas. Jika tidak ada, baru digunakan produk dalam negeri tanpa TKDN, dan impor menjadi opsi terakhir. Pada tahun 2025, sebesar Rp25,05 triliun dari total komitmen belanja pengadaan Rp38,41 triliun direncanakan akan diserap oleh UMKM”, jelas Alfa Tegar.
Pada kesempatan tersebut Alfa Tegar juga memperkenalkan program Jakpreneur dari Pemprov DKI Jakarta yang menyediakan tujuh langkah pembinaan UMKM, mulai dari pendaftaran hingga fasilitasi perizinan dan pendampingan usaha.
Sementara itu, Ivana dari LKPP menyoroti pentingnya sertifikasi dalam pengadaan barang/jasa. Ia mengakui bahwa banyak pelaku UMKM masih belum memiliki akses terhadap informasi sertifikasi yang dibutuhkan untuk masuk ke sistem pengadaan pemerintah.
“Ke depan, kami akan memperkuat kerja sama dengan instansi pemberi sertifikasi dan melakukan pelatihan langsung agar UMKM siap memenuhi syarat”, ujar Ivana.
Disebutkan pula oleh Ivana bahwa platform e-katalog sektoral seperti Inka Taluk sebagai solusi bagi UMKM yang kesulitan mengikuti lelang konvensional.
Dalam sesi selanjutnya, Drs. H. Hasan Basri, SH, MH, Ketua Umum APPSINDO, menekankan perlunya keterlibatan langsung pemerintah dalam memberdayakan pedagang pasar dan pelaku UMKM.
“Selama ini kebijakan seringkali tidak menyentuh langsung pelaku pasar. Banyak informasi tentang program pengadaan dan katalog yang tidak sampai ke mereka. Ini harus diubah”, tegas Drs. H. Hasan Basri, SH, MH.
Selain itu Drs. H. Hasan Basri, SH, MH, juga mengusulkan agar sosialisasi dilakukan langsung di pasar-pasar tradisional agar para pedagang memahami peluang dan persyaratan masuk dalam sistem pengadaan pemerintah.
Drs. H. Hasan Basri, SH, MH, menyebut, UMKM memerlukan “vaksin ekonomi” berupa dukungan nyata dari pemerintah, seperti pelatihan produksi, fasilitasi pemasaran, dan kemudahan masuk ke e-katalog pemerintah. “Selama UMKM hanya dijadikan tameng dalam krisis tanpa diberi solusi nyata, pertumbuhan ekonomi rakyat tidak akan tercapai,” pungkasnya.
Di akhir acara diskusi ketua umum LPMAK Imam Nurcahaya memberikan tanda mata penghargaan kepada ketiga narasumber.
Diskusi ini menjadi wadah penting dalam menjembatani tantangan yang dihadapi UMKM agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara inklusif dan berkelanjutan. (yghs)
