IAWNews.com – Kenaikan pangkat Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel (Letkol) melalui jalur percepatan menuai polemik di kalangan internal militer dan masyarakat. Proses promosi yang dianggap “super kilat” ini memicu pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam sistem kepangkatan militer.
Mayor Teddy Indra Wijaya, yang dijuluki “prajurit berdasi”, lebih dikenal karena kiprahnya di bidang administrasi dan strategis dibandingkan operasi lapangan. Kenaikan pangkatnya yang begitu cepat menimbulkan perdebatan tentang apakah ia telah memenuhi syarat-syarat yang umum berlaku, seperti masa dinas, pengalaman lapangan, serta prestasi yang relevan.
Sejumlah perwira aktif dan purnawirawan menyuarakan keprihatinan, menekankan bahwa kenaikan pangkat seharusnya didasarkan pada pengalaman tempur, kepemimpinan, dan tugas operasional. “Proses promosi dalam militer harus mengikuti standar yang ketat, bukan berdasarkan kebijakan yang mendadak tanpa kejelasan,” ujar seorang perwira yang enggan disebutkan namanya.
Namun, ada pula yang berpendapat bahwa percepatan karier Mayor Teddy Indra Wijaya merupakan bagian dari reformasi untuk meningkatkan peran perwira dengan latar belakang strategis. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Mayor Teddy Indra Wijaya memiliki pengalaman di bidang intelijen dan kebijakan pertahanan, yang mungkin menjadi pertimbangan khusus dalam promosi tersebut.
Selain kontroversi kenaikan pangkatnya, posisi Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) juga menjadi sorotan. Aktivis HAM Haris Azhar menegaskan bahwa meskipun kenaikan pangkatnya tidak menjadi masalah, statusnya sebagai pejabat sipil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
“Ini yang menjadi sorotan publik, seharusnya Teddy Indra Wijaya mengundurkan diri dari dinas aktif TNI jika menduduki jabatan sipil”, ujar Haris Azhar.
Undang-undang tersebut memang mengatur bahwa prajurit aktif yang memasuki pemerintahan sipil harus mengundurkan diri dari dinas kemiliteran.
Pihak militer sendiri belum memberikan klarifikasi apakah promosi Teddy merupakan bagian dari kebijakan baru atau keputusan khusus yang bersifat insidental. Publik kini menunggu penjelasan resmi untuk memastikan bahwa sistem kepangkatan tetap berjalan dengan prinsip meritokrasi, transparansi, dan keadilan.
Kontroversi ini menjadi ujian bagi institusi militer dalam menjaga kredibilitasnya. Apakah jalur percepatan seperti ini akan menjadi tren baru atau hanya kasus khusus? Kejelasan dari pihak berwenang sangat dinantikan guna memastikan bahwa setiap keputusan dalam sistem kepangkatan tetap mengedepankan profesionalisme dan integritas. (tim/red)
