IAWNews.com — Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pendekatan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat. Hal ini tercermin dari pertemuan Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, dengan ratusan warga di lantai dua Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura, Kamis (22/1/2026). Forum tersebut menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat lintas kelompok untuk membahas kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial daerah.
Kehadiran warga dari berbagai latar belakang mulai dari orang tua, pemuda, hingga mahasiswa menunjukkan tingginya partisipasi publik dalam proses pembangunan. Aspirasi yang disampaikan mencakup kebutuhan perumahan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga sarana ibadah, yang selama ini menjadi bagian penting dari pembangunan kualitas hidup masyarakat Papua.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, serta Direktur RSUD Jayapura. Keterlibatan langsung OPD ini menjadi sinyal keseriusan pemerintah provinsi dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Sekitar seratus usulan warga dicatat secara administratif oleh petugas khusus untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme program pemerintah.
Menurut Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, seluruh masukan tersebut akan dikaji dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.
“Semua aspirasi masyarakat kami catat dan akan diagendakan ke dalam program pemerintah. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta dinas teknis agar bantuan dapat direalisasikan secara tepat sasaran,” ujarnya.
Ditegaskan oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, realisasi bantuan akan diprioritaskan pada kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti perumahan layak huni dan fasilitas ibadah.
Namun demikian, Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen juga mengakui adanya keterbatasan fiskal daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan, guna memperkuat dukungan anggaran.
Di sektor pembangunan sumber daya manusia, Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen memaparkan fokus pemerintah provinsi pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Saat ini, Pemprov Papua mengelola enam sekolah tingkat SMA, SMK, dan sekolah khusus. Hasil evaluasi lapangan menunjukkan adanya ketimpangan jumlah siswa dan keterbatasan fasilitas di sejumlah sekolah.
“Kami mengupayakan dukungan Dana BOS dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sarana prasarana, termasuk penyediaan buku paket, agar siswa dapat belajar tanpa beban tambahan biaya,” jelas Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen.
Selain itu, program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian pemerintah provinsi. Program ini dinilai memiliki dampak ekonomi dan sosial, baik dalam mendukung kesehatan anak maupun meringankan beban pengeluaran rumah tangga.
“Saya turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan tidak ada yang terlewat dari program Makan Bergizi Gratis,” tegas Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen.
Pada aspek infrastruktur, Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembangunan jalan, akses air bersih, dan fasilitas dasar lainnya dinilai sebagai prasyarat utama untuk mendorong aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah terpencil.
Sebagai contoh, Pemprov Papua melalui Dinas PUPR siap mendukung pembangunan akses jalan menuju Kampung Omon di Distrik Gresi Selatan, Kabupaten Jayapura. Infrastruktur jalan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi pembangunan lanjutan, seperti sekolah dan fasilitas kesehatan.
“Ketika akses jalan sudah terbangun, pemerintah kabupaten dapat lebih mudah mendistribusikan pembangunan lainnya untuk kepentingan masyarakat,” kata Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen.
Pertemuan ini menegaskan arah pembangunan Papua yang semakin menekankan pendekatan partisipatif, sinergi lintas pemerintahan, serta penguatan kapasitas fiskal daerah. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, Pemprov Papua berharap kebijakan pembangunan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan riil warga di lapangan. (sam/red)
