IAWNews.com – Ratusan insan pers, tokoh masyarakat, dan pimpinan media dari wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi menyatakan sikap bersama dalam sebuah dialog terbuka bertajuk “Pers Menjaga Marwah dalam Tantangan Zaman dan Era Digital” yang digelar di Saung Jajaka, Tambun Utara, Rabu (03/07/2025).
Acara ini diinisiasi oleh Insan Pers Bekasi Raya bersama organisasi profesi wartawan seperti PWI, SMSI, AWIBB, IWO, serta dihadiri tokoh masyarakat dan ormas se-Bekasi Raya. Dialog tersebut menjadi bentuk keprihatinan atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut media sosial lebih penting daripada media massa dan menyarankan agar pemerintah tak perlu lagi menjalin kerja sama dengan media.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menyayangkan pernyataan tersebut dan menilai pernyataan Gubernur bisa menyesatkan persepsi publik. “Kalau media online dan insan pers dianggap tidak penting, siapa lagi yang menyuarakan kepentingan rakyat? Jangan sampai demokrasi kita dibajak oleh algoritma tanpa etika”, tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon. Ia menekankan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah dan media massa. “Pers adalah bagian dari transparansi dan pelayanan publik yang akuntabel. Tidak bisa disamakan dengan media sosial yang tidak memiliki sistem verifikasi dan tanggung jawab etis yang jelas”, katanya.
Dalam pernyataan sikap bersama, Insan Pers Bekasi Raya menyampaikan lima poin penting:
- Menolak segala bentuk peremehan terhadap pers, yang bertentangan dengan semangat konstitusi dan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
- Menuntut klarifikasi resmi dari Gubernur Jawa Barat atas pernyataan yang merendahkan martabat media massa dan wartawan.
- Menegaskan pentingnya kemitraan kolaboratif, bukan transaksional, antara pemerintah dan media dalam pelayanan publik.
- Mendorong insan pers untuk terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan profesionalisme di tengah arus digitalisasi.
- Mengajak masyarakat untuk bersama menjaga eksistensi media lokal sebagai pilar keempat demokrasi yang tak tergantikan oleh sekadar viralitas.
Spanduk-spanduk bertuliskan pesan-pesan perlawanan terhadap narasi yang merendahkan profesi jurnalis pun dibentangkan dalam acara, seperti: “Pers Bukan Buzzer, Media Bukan Musuh Pemerintah”, “Tanpa Verifikasi, Asal Viral Bukanlah Kebenaran”, dan “Apa Jadinya Kalau Media Dianggap Tidak Penting?”
Dialog terbuka ini menjadi momentum konsolidasi insan pers di Bekasi untuk mengingatkan bahwa media adalah penjaga demokrasi, bukan alat propaganda. “Kami akan terus menjaga marwah profesi di tengah gempuran era digital. Pers tidak akan diam, kami akan bersatu demi demokrasi yang sehat dan beretika”, tutup pernyataan bersama tersebut. (tim/red)
