IAWNews.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai reformasi subsidi LPG dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (04/02/2025). Presiden menekankan pentingnya penataan subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa reformasi ini menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat skema subsidi LPG saat ini telah berjalan lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Dengan anggaran subsidi mencapai Rp87 triliun per tahun, pemerintah ingin memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

“Diharapkan masyarakat mendapatkan harga LPG yang semurah mungkin. Tapi kenyataannya, di tingkat masyarakat ada yang membeli hingga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga praktik oplosan. Ini kan sayang”, kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada awak media usai pertemuan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi subpangkalan. Dengan perubahan ini, distribusi LPG dapat lebih mudah diawasi dan harga dapat dikontrol dengan teknologi informasi (IT).
“Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT”, jelas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Menanggapi kritik terkait kurangnya sosialisasi kebijakan ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha dan menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan bagi subpangkalan.
“Saya menyadari bahwa ini kebijakan baru, pasti ada penyesuaian. Kami akan terus memantau dan memberikan asistensi. Tapi penataan ini penting sebagai bentuk perhatian kami kepada rakyat agar subsidi benar-benar tepat sasaran”, ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan LPG akibat perubahan sistem ini. Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran serta memastikan bahwa subsidi LPG benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran, tata kelolanya baik, dan rakyat harus segera mendapatkan kebutuhannya, terutama LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh”, tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Dengan reformasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kebocoran subsidi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan harga LPG tetap terjangkau bagi mereka yang berhak. (gons)