IAWNews.com – Dalam lanskap media yang terus berkembang, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menyuarakan pandangan tegas mengenai etika dan peran wartawan di era modern. Menanggapi berbagai polemik seputar kewirausahaan wartawan, PPWI menekankan bahwa aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, inspektorat, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjadi pihak utama dalam menindak dugaan tindak pidana dan korupsi bukan tugas pewarta.
Pernyataan ini sekaligus menjawab isu miring yang kerap menimpa wartawan yang juga berprofesi sebagai pengusaha. Menurut PPWI, selama pelaksanaan proyek dilakukan secara profesional—mengikuti spesifikasi, tepat waktu, dan bebas penyimpangan, tidak ada alasan untuk mencurigai aktivitas tersebut. Mereka menilai bahwa sentimen negatif terhadap wartawan entrepreneur sering kali dipicu oleh persaingan bisnis, rasa tidak suka, atau kekecewaan karena tidak mendapat keuntungan tertentu.
PPWI tak hanya menangkis tudingan, tapi juga mendorong semangat kewirausahaan di kalangan anggotanya. Organisasi ini mengajak semua warga, termasuk wartawan, untuk menjadi entrepreneur sesuai bakat dan minat masing-masing. Dengan satu syarat jangan mencampuradukkan praktik pemalakan dengan identitas sebagai pewarta.
“Wartawan bukan tempat untuk berlindung dari praktik tak terpuji. Sebaliknya, pewarta seharusnya jadi garda depan dalam berbagi informasi, pemikiran, dan advokasi sosial tanpa motivasi finansial semata”, ungkap salah satu pernyataan resmi PPWI.
Pendekatan ini berbeda dari organisasi pers arus utama yang cenderung menekankan eksklusivitas profesi kewartawanan. Bagi PPWI, menjadi pewarta adalah hak setiap warga negara. Hal ini tercermin dari keberagaman profesi yang dijalani oleh anggotanya dari pemilik warung, montir bengkel, sopir taksi, pelaku UMKM, hingga pengacara dan petani.
Secara terbuka, PPWI juga melontarkan tantangan kepada para wartawan yang mengklaim hanya memiliki satu sumber penghasilan dari aktivitas jurnalistik. Mereka mempertanyakan bagaimana para pewarta tersebut mencukupi kebutuhan hidup dan menghidupi keluarga jika hanya mengandalkan honor dari media.
“Realitas hari ini menuntut fleksibilitas dan ketahanan ekonomi, bahkan dari seorang pewarta sekalipun”, tegas PPWI.
Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan realistis ini, PPWI berupaya membentuk ekosistem pewartaan warga yang berkelanjutan, mengedepankan integritas dalam jurnalistik, namun tak menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi anggotanya.
Model ini menjadi bukti bahwa profesionalisme dalam jurnalisme dapat berjalan beriringan dengan semangat kewirausahaan, tanpa harus mengorbankan etika ataupun prinsip keadilan sosial. (fuji)
