IANews.com – Tren positif investasi di Indonesia pada kuartal I 2025 dinilai sebagai momentum penting bagi pemulihan dan stabilitas ekonomi nasional. Namun, pernyataan kontroversial terkait kasus lama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikaitkan dengan rencana pengambilalihan saham mayoritas BCA, justru mendapat kritik keras dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, menilai dorongan yang disampaikan ekonom UGM Sasmito Hadinegoro kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih 51 persen saham BCA sebagai langkah penyelamatan dana BLBI tidak tepat. Menurutnya, isu tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan publik dan mengganggu kepercayaan investor.

“Realisasi investasi pada kuartal I 2025 mencapai Rp465,2 triliun, tumbuh 15,9% dibandingkan periode sebelumnya. Iklim investasi kita sedang bagus, meskipun situasi global penuh ketidakpastian. Jadi, jangan sampai pernyataan yang tidak konstruktif mengganggu momentum positif ini”, kata Tommy Kurniawan dalam keterangannya, Senin (18/08/2025).
Tommy Kurniawan, yang akrab disapa Tomkur, menegaskan bahwa stabilitas sektor keuangan dan perbankan adalah kunci menjaga minat investasi asing. Menurutnya, wacana mengambil alih saham BCA atas nama penyelamatan dana BLBI justru menimbulkan tanda tanya besar terkait maksud dan tujuannya.
“Pernyataan seperti itu bisa membuat resah publik, nasabah, maupun investor. Pemerintah tentu sudah memiliki mekanisme penyelesaian persoalan lama seperti BLBI melalui jalur yang jelas, bukan dengan mengaitkannya kepada bank swasta”, ujar Tomkur.

Diingatkan oleh Tomkur bahwa Indonesia saat ini tengah menjadi tujuan utama investasi asing di Asia Tenggara. Kondisi tersebut, kata dia, harus dijaga dengan komunikasi publik yang sehat, bukan dengan narasi yang menimbulkan keraguan.
“Stabilitas ekonomi adalah modal kita di tengah gejolak global. Jadi, jangan sampai ada komentar-komentar yang justru membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia”, tegas legislator dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu. (bbp)