IAWNews.com – Indonesia memiliki ribuan hidangan yang hidup di rumah-rumah, pasar tradisional, hingga restoran modern. Namun di tengah kekayaan tersebut, satu hal masih menjadi pekerjaan rumah bersama yaitu Indonesia belum memiliki definisi nasional tentang masakan Indonesia yang disepakati secara kolektif. Akibatnya, wacana kuliner kerap terjebak pada promosi menu, tren sesaat, atau kepentingan pasar, tanpa pijakan konseptual yang kuat.
Kondisi inilah yang mendorong Dewan Kuliner Indonesia (DKI) menginisiasi diskusi publik bertajuk “Apa Itu Masakan Indonesia? – Menyusun Kerangka Definisi Nasional”, sebagai bagian dari rangkaian Road to Kongres Kuliner Indonesia 2026. Diskusi ini menjadi ruang temu lintas disiplin untuk membahas kuliner tidak hanya sebagai produk makanan, tetapi sebagai sistem budaya sekaligus potensi strategis ekonomi bangsa.
DKI sendiri merupakan wadah kolaboratif yang menghimpun pelaku kuliner dan gastronomi Indonesia dari berbagai latar mulai dari asosiasi, akademisi, media, pelaku usaha, chef, hingga komunitas. Melalui pendekatan edukatif, kuratorial, dan kolaboratif, DKI berupaya memperkuat posisi kuliner Nusantara sebagai warisan budaya yang relevan dengan tantangan zaman.
Diskusi diselenggarakan di TAMU, restoran Indonesia di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, yang memiliki visi sejalan dengan upaya pelestarian nilai-nilai kuliner Nusantara. Mengusung filosofi “Tatap Muka” dan identitas “Nostalgia Tapi Dinamis,” TAMU memadukan hidangan tradisional seperti Konro Pipi Sapi, Sambal Goreng Otot, dan Lawar Udang dengan pendekatan presentasi dan ruang modern. Kehadiran restoran ini menjadi simbol perjumpaan antara praktik kuliner sehari-hari dan refleksi intelektual.
Dalam diskusi, para narasumber menyoroti akar sejarah dan makna sosial dari istilah “masakan Indonesia.” JJ Rizal, sejarawan, menjelaskan bahwa istilah tersebut tidak hadir secara alami, melainkan lahir dari proses sejarah, politik, dan pembentukan identitas nasional. Sebelum Indonesia berdiri sebagai negara-bangsa, yang ada adalah sistem masakan Nusantara yang terbentuk melalui interaksi antarwilayah, perdagangan global, migrasi, dan kolonialisme.
Perspektif antropologis disampaikan oleh Hardian Eko Nurseto, dosen antropologi Universitas Padjadjaran. Ia menekankan bahwa masakan adalah praktik budaya yang sarat relasi sosial dan identitas. Menurutnya, proses pendefinisian nasional harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menyederhanakan keragaman atau menyingkirkan tradisi kuliner tertentu yang hidup di komunitas lokal.
Dari sisi kebijakan dan pengembangan wilayah, Haidhar Wurjanto dari Forum Bogor Kota Gastronomi menyoroti pentingnya definisi masakan Indonesia dalam konteks ekonomi kreatif. Tanpa kerangka yang jelas, upaya standardisasi, branding, hingga pengembangan kota gastronomi kerap berjalan parsial. Sebaliknya, definisi yang inklusif dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan, promosi pariwisata, serta penguatan identitas kota berbasis kuliner.
Diskusi dipandu oleh Ray Janson, Presidium Dewan Kuliner Indonesia, yang menegaskan bahwa pembahasan masakan Indonesia perlu ditempatkan pada level konseptual dan strategis. Kuliner, menurutnya, tidak bisa lagi dilihat semata sebagai urusan selera atau romantisme masa lalu, melainkan sebagai bagian dari ekosistem budaya dan ekonomi masa depan.
Melalui diskusi ini, DKI berharap dapat merumuskan prinsip-prinsip awal yang kontekstual, inklusif, dan berakar pada sejarah. Prinsip tersebut akan dibawa ke ruang diskursus yang lebih luas dalam Kongres Kuliner Indonesia 2026, sebagai langkah awal menuju arah kebijakan dan identitas kuliner nasional yang lebih terstruktur.
Lebih dari sekadar forum diskusi, acara ini menegaskan satu kesadaran penting: masakan Indonesia adalah sistem budaya yang hidup. Mendefinisikannya bukan berarti membatasi, melainkan membuka jalan agar kekayaan rasa Nusantara dapat tumbuh berkelanjutan, baik sebagai identitas budaya maupun sebagai kekuatan ekonomi Indonesia di tingkat global. (sulis)
