IAWNews.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM-LIRA) Jawa Barat resmi dilantik oleh Wakil Presiden DPP LSM LIRA, Samsudin, SH, di Aula Rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Pelantikan tersebut menandai babak baru peran masyarakat sipil dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Jawa Barat, bertepatan dengan momentum satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pelantikan itu, H. Asep Komarudin, S.Ag., M.Ud. resmi dikukuhkan sebagai Gubernur LSM-LIRA Jawa Barat periode 2025–2029. Ia akan didampingi oleh Jonny Sirait sebagai Wakil Gubernur, Muhammad Lili, SH.I sebagai Sekretaris Wilayah, dan Dr. H. Dede Mulyana sebagai Bendahara. Sementara itu, H. Husni Farhani Mubarok, SH., M.Si. dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina, Dr. Saca Suhendi sebagai Ketua Dewan Penasehat, dan Asep Chaerulloh, mantan pejabat di Bidang Pencegahan KPK, menjadi Dewan Pakar.
Pelantikan juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat Drs. Wahyu Mijaya, S.H., M.Si. yang mewakili Gubernur Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H. MQ. Iswara, serta pimpinan lembaga informasi publik seperti KPID Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ir. H. MQ. Iswara menegaskan komitmen lembaganya untuk bersinergi dengan LIRA dalam upaya mendorong transparansi anggaran dan pengawasan publik.
“DPRD siap terbuka bersama LIRA mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi anggaran. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan indeks persepsi antikorupsi serta kepercayaan publik terhadap pemerintah”, kata Ir.H.MQ. Iswara.
Ditambahkan oleh Wapres DPP LIRA, Samsudin, SH, bahwa keberadaan LIRA di Jawa Barat diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah, tanpa kehilangan independensi dan fungsi kontrol sosialnya.
Usai dilantik, Asep Komarudin menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah organisasi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami siap menjadi mitra terdepan pemerintah, namun tetap kritis dan independen. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih”, ungkap Asep Komarudin yang akrab disapa Askom.
Ditekankan pula oleh Askom pentingnya literasi antikorupsi di kalangan generasi muda sebagai pondasi membangun budaya bangsa yang bersih.
Dalam kesempatan tersebut, LIRA Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai lembaga, di antaranya Komisi Informasi Jawa Barat, Universitas Al-Ghifari, Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Djati, KPID Jawa Barat, dan STMIK Mardira Indonesia.
Kerja sama ini difokuskan pada Gerakan Literasi Antikorupsi di lingkungan pendidikan tinggi serta pengembangan kurikulum untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, LIRA memberikan Anugerah LIRA Academy Award 2025 kepada tokoh-tokoh nasional dan daerah yang dinilai berkontribusi dalam pemberantasan korupsi, antara lain:
- Prof. Dr. ST. Burhanuddin, S.H., M.M. – Jaksa Agung RI
- Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. – Gubernur Lemhannas
- Dedi Mulyadi – Gubernur Jawa Barat
- Rudi Susmanto – Bupati Bogor
- Dr. Tri Adhianto Tjahyono – Wali Kota Bekasi
- Dr. H. Dony Ahmad Munir – Bupati Sumedang
Penghargaan ini diserahkan secara simbolis oleh Kepala Bakesbangpol Jawa Barat Drs. Wahyu Mijaya, yang mewakili Gubernur, disaksikan oleh jajaran pimpinan LIRA pusat dan daerah.
Sebagai penutup acara, LIRA Jawa Barat menggelar Diskusi Nasional bertema “Mampukah Indonesia Melawan Korupsi: Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi.”
Sejumlah narasumber hadir, antara lain:
- Kombes Pol. Mulya Hakim Solichin, S.I.K., M.H. – Wakil Direktur Pencegahan Kortsastipidkor Polri
- Drs. H. Daddy Rohanady – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra
- Prof. Dr. Didin Muhafidin, S.Ip., M.Si. – Rektor Universitas Al-Ghifari
- Ariansyah Eka Saputra – Pengusaha muda
- Asep Chaerulloh – Dewan Pakar LIRA dan mantan pejabat KPK
Diskusi yang dipandu Najip Hendra tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antara penegak hukum, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat sistem antikorupsi nasional. (tim/red)
