IAWNews.com – Di tengah pusaran liberalisasi ekonomi dan dominasi korporasi global, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga arah dan identitas ideologis perekonomiannya. Pertanyaan mendasarnya: masihkah ekonomi ini milik rakyat Indonesia, atau telah terlepas ke tangan pemilik modal besar dan asing? Menjawab hal itu, kini muncul gagasan strategis bernama “Koperasi Merah Putih”, sebuah jalan baru ekonomi nasional yang menjadikan koperasi sebagai poros utama pembangunan ekonomi rakyat secara kolektif, modern, dan berdaulat.
Sejatinya, sejarah ekonomi Indonesia tak bisa dilepaskan dari koperasi. Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, telah sejak awal merumuskan bahwa koperasi bukan sekadar entitas dagang, melainkan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan kapitalisme. Dalam pandangan Hatta, koperasi adalah alat perjuangan yang adil, partisipatif, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Maka, tanpa koperasi yang kuat, sulit menyebut Indonesia sebagai Negara Pancasila secara utuh.
Namun dalam kenyataannya hari ini, ekonomi nasional justru seperti kapal tanpa nahkoda ideologis. Korporasi tumbuh subur, negara kehilangan daya sebagai aktor dominan, dan rakyat menjadi objek dari sistem ekonomi yang tak mereka pahami, apalagi kuasai. Di sinilah pentingnya menoleh ke belakang—menggali ulang pemikiran arsitek ekonomi bangsa seperti Hatta, HB IX, Soemitro Djojohadikusumo, dan Mubyarto.
Keempat tokoh ini menyumbang spektrum pemikiran ekonomi yang lengkap: dari perencanaan makro, pendekatan keadilan sosial, hingga strategi kekuasaan dan industrialisasi. Dan dari pemikiran mereka itulah muncul gagasan “Jalan Koperasi Merah Putih” sebagai simpul baru perekonomian Indonesia yang berakar pada nilai Pancasila: gotong-royong, kemandirian, keadilan sosial, dan kedaulatan nasional.
Dalam format barunya, Koperasi Merah Putih bukanlah koperasi konvensional. Ia dibangun secara profesional dan berbasis digital, menyasar sektor-sektor strategis mulai dari pangan, energi, teknologi, perikanan, logistik hingga fintech dan ekspor-impor. Koperasi ini terhubung dengan bank-bank negara di bawah HIMBARA—BRI, Mandiri, BNI, BTN—yang selama ini telah menunjukkan ketangguhan dan daya adaptasi tinggi dalam mendukung UMKM serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Khususnya BRI, yang punya sejarah sebagai Bank Rakyat Indonesia, dinilai bisa menjadi mitra strategis utama dalam memperluas pembiayaan koperasi produksi, koperasi tani-nelayan, hingga koperasi digital. Aliansi koperasi dan HIMBARA bukan hanya mungkin, tapi sangat dibutuhkan agar koperasi bisa naik kelas sebagai entitas utama ekonomi nasional—bukan sekadar pelengkap.
Dengan skema ini, warga-negara tak lagi hanya menjadi konsumen, melainkan pemilik dan pelaku ekonomi. HIMBARA bukan lagi pesaing, tapi rekan strategis koperasi. Negara hadir bukan hanya sebagai pengawas, tapi pengarah pembangunan ekonomi. Dan yang terpenting, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dari bawah ke atas—dari rakyat, oleh rakyat, untuk kedaulatan bangsa.
Kini saatnya Indonesia pulang ke rumah ideologisnya: rumah besar bernama Koperasi, yang berdiri di atas fondasi solidaritas, keberlanjutan, dan keberdayaan ekonomi rakyat. Koperasi Merah Putih adalah simbol masa depan, bukan masa lalu. Ini adalah jawaban Indonesia atas dominasi kapitalisme global dan jalan terang menuju peradaban ekonomi Pancasila yang sesungguhnya. (yud)
