IAWNews.com — Indonesia kerap disebut sebagai raja nikel dunia. Cadangan mencapai 42 persen dari total global, sementara produksi menembus lebih dari 60 persen pasar dunia. Smelter tumbuh pesat, ekspor melonjak belasan kali lipat sejak larangan ekspor bijih diterapkan. Namun di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan krusial: mengapa lonjakan produksi tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan negara?
Paradoks itu diungkap dalam media briefing “Reformasi Hilirisasi Nikel untuk Meningkatkan Manfaat Ekonomi” yang digelar Transisi Bersih di Jakarta, Rabu (14/1/2025). Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menilai persoalan utama bukan terletak pada kegagalan hilirisasi, melainkan kesalahan strategi.
“Produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 10 kali lipat sejak 2017. Tapi manfaat ekonominya justru turun karena harga nikel anjlok,” ujar Abdurrahman Arum.
Ditegaskan oleh Abdurrahman Arum, peningkatan ekspor selama ini lebih didorong oleh lonjakan volume, bukan nilai tambah industri. Akibatnya, ketika pasokan membanjiri pasar global, harga jatuh dan pendapatan ekspor stagnan.
Over-Investasi Tekan Harga
Masalah mulai terasa sejak 2022. Produksi terus dipacu, sementara nilai ekspor tidak mengalami pertumbuhan signifikan.
Penyebab utamanya adalah over-investasi. Sejak Undang-Undang Minerba 2009, investasi sektor nikel sudah mengalir deras, rata-rata lebih dari US$1 miliar per tahun. Ketika investasi berlebihan tidak diimbangi pengendalian produksi, pasokan global melonjak dan harga ambruk.
Ironisnya, harga nikel Indonesia yang sangat murah justru memicu resistensi pasar internasional. Negara tujuan ekspor utama seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat menilai praktik ini merusak industri domestik mereka. Dampaknya, Indonesia dikenai bea masuk antidumping yang tinggi: China sebesar 20,2 persen, Uni Eropa 10–20 persen, dan Amerika Serikat bahkan mencapai 50–100 persen.
“Kita sudah subsidi habis-habisan, tapi negara tujuan ekspor justru menolak harga murah,” kata Abdurrahman Arum.
Menurut Transisi Bersih, nilai tambah industri nikel seharusnya tercermin dari tiga komponen utama: laba bersih, penerimaan pajak, dan biaya produksi. Namun dalam praktiknya, laba bersih mayoritas dinikmati investor asing. Di sisi lain, potensi pajak justru tergerus oleh berbagai insentif fiskal. Yang tersisa hanyalah biaya produksi sebagai penggerak ekonomi nasional.
Masalahnya, biaya produksi di Indonesia ditekan serendah mungkin melalui upah murah, standar lingkungan yang longgar, serta minimnya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Padahal, biaya produksi nikel Indonesia disebut paling murah di dunia, bahkan lebih dari 50 persen lebih rendah dibanding China.
“Masih ada ruang besar untuk menaikkan standar tanpa kehilangan daya saing,” tegas Abdurrahman Arum.
Usulan Reformasi Hilirisasi
Untuk mengoreksi arah kebijakan, Transisi Bersih mengusulkan lima langkah reformasi. Pertama, pengaturan kuota produksi agar pasokan global lebih terkendali dan harga naik. Kedua, penerapan tarif ekspor 10–35 persen agar negara memperoleh manfaat langsung. Ketiga, penghapusan insentif fiskal yang dinilai lebih banyak menguntungkan investor asing. Keempat, pengetatan standar ESG agar biaya produksi benar-benar memberikan dampak ekonomi domestik. Kelima, pengendalian pasar nikel global dengan mekanisme mirip OPEC.
Dengan posisi dominan Indonesia di pasar dunia, pengendalian harga dinilai realistis. “Jika harga nikel naik dua kali lipat saja, pendapatan negara bisa mencapai Rp360 triliun per tahun,” ujar Abdurrahman Arum.
Bahkan jika naik empat kali lipat, potensi penerimaan mendekati Rp800 triliun per tahun, melampaui penerimaan Pajak Penghasilan Badan nasional.
Dari sisi lain, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengingatkan risiko jangka panjang. Dengan laju produksi saat ini, cadangan nikel Indonesia berpotensi kritis dalam 11–12 tahun ke depan. Sejumlah smelter di Sulawesi dan Maluku bahkan mulai mengimpor bijih nikel dari Filipina.
Bhima Yudhistira juga menyoroti struktur pasar nikel Indonesia yang bersifat monopsoni, dengan China sebagai pembeli utama. Meski memiliki cadangan besar, Indonesia tetap lemah dalam menentukan harga. Ia mendorong perbaikan tata kelola, penguatan peran BUMN sebagai national champion, serta diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada satu negara.
Kesimpulannya, tujuan hilirisasi bukanlah memproduksi nikel sebanyak-banyaknya, melainkan memaksimalkan keuntungan bagi negara dan rakyat. Tanpa kebijakan pengendalian yang tegas, nikel berisiko hanya menjadi kisah sukses di laporan produksi dan bukan di kas negara. (ktn)
