IAWNews.com – Isu tuntutan rakyat yang dikenal dengan istilah 17+8 kembali mencuat di ruang publik. Warganet ramai mempertanyakan kelanjutan realisasi tuntutan tersebut yang dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti sejak pertama kali bergulir dan menjadi sorotan nasional.
Percakapan ini kembali mengemuka di media sosial, terutama platform X, seiring minimnya informasi resmi terkait progres tuntutan. Salah satu unggahan yang memicu diskusi luas datang dari akun @txtdrbekasi yang menulis, “Apa kabarnya tuntutan rakyat 17+8?” Pertanyaan tersebut segera dibanjiri komentar warganet yang mempertanyakan keseriusan pemerintah dan lembaga legislatif dalam menindaklanjuti aspirasi publik.
Salah satu isu yang kembali disorot adalah tunjangan perumahan anggota DPRD yang dinilai fantastis dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Warganet mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut di tengah banyaknya persoalan publik yang belum tertangani secara optimal.
“Ini ga jadi diturunin nih gaji dewan-dewan? Di Bekasi tunjangan rumah Rp50 juta per bulan buat DPRD, nyewa rumah di mana, weii? Mending buat benerin jalan ga sih?” tulis akun X @bikleeeee83711, yang kemudian diamini banyak pengguna lain.
Selain persoalan tunjangan dewan, perhatian publik juga tertuju pada hilangnya pengawalan isu 17+8 oleh influencer dan tokoh publik yang sebelumnya vokal menyuarakan tuntutan tersebut. Sejumlah warganet menilai, isu tersebut mulai kehilangan daya dorong karena perhatian publik terpecah oleh berbagai topik lain yang silih berganti di media sosial.
“Kita berantem sendiri dan akhirnya nggak ada yang ngawal substansinya,” tulis salah satu akun dalam kolom komentar.
Kekhawatiran pun muncul bahwa tanpa tekanan berkelanjutan dari masyarakat sipil dan figur berpengaruh, tuntutan rakyat berpotensi kembali menguap tanpa kejelasan hasil. Warganet menilai, dinamika media sosial yang cepat membuat isu strategis mudah tergeser oleh isu baru jika tidak diiringi konsistensi pengawalan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat maupun DPR terkait perkembangan terbaru tuntutan 17+8 maupun respons institusi terhadap sorotan publik yang kembali menguat.
Warganet pun terus mendorong adanya transparansi, komunikasi terbuka, dan kejelasan sikap dari para pemangku kebijakan, agar aspirasi publik yang sempat mengemuka tidak berhenti sebatas wacana, melainkan berujung pada kebijakan konkret yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (tim/red)
