IAWNews.com – Polemik mewarnai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua. Sejumlah tokoh menyesalkan sikap Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, yang dinilai mengeluarkan pernyataan tidak pantas dan merugikan Yayasan Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP).
Persoalan bermula ketika Ketua Dewan Pimpinan SKKP se-Tanah Papua, Dr. Johannes Manangsang Wally, berkonsultasi mengenai kendala pembangunan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG) di Papua. Namun, alih-alih solusi, Tigor justru disebut melontarkan tuduhan yang menyakitkan hati.
Menanggapi hal itu, Penasehat SKKP Pusat Wilson Lalengke melontarkan kritik pedas. Ia menilai sikap Tigor merupakan bentuk fitnah keji yang tidak pantas dilakukan seorang pejabat negara.
“Saya menilai pejabat BGN itu tidak layak menjadi pejabat publik. Dia mudah menuduh dan menyebarkan fitnah tentang SKKP yang sudah berjuang membantu BGN menenangkan warga Papua terkait program MBG ini,” tegas Wilson Lalengke, Rabu (10/09/2025).
Wilson Lalengke bahkan mendesak Kepala BGN, Prof. Dadang Hindayana, agar segera mencopot Tigor dari jabatannya. Menurutnya, tindakan arogan pejabat publik berpotensi membuat program nasional ini gagal total.
Nada serupa disampaikan Ketua Umum SKKP Pusat, Brigjen Pol (Purn) Hilman Thayib Mandagi. Ia menyesalkan pernyataan Tigor yang menuding SKKP menjual titik dapur kepada pihak lain.
“Hal ini bisa menimbulkan konflik antara BGN dan masyarakat. Sebelum pihak lain masuk, SKKP sudah lebih dulu hadir di Papua. Kami bersama masyarakat berupaya menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto ini”, kata Brigjen Pol (Purn) Hilman Thayib Mandagi.
Diungkapkan oleh Brigjen Pol (Purn) Hilman Thayib Mandagi, ketika SKKP pertama kali masuk ke Papua, banyak penolakan dan demonstrasi terhadap program MBG. Namun, pihaknya berhasil merangkul tokoh adat, agama, dan masyarakat hingga program dapat berjalan. Karena itu, ia menilai tuduhan Tigor sangat serius dan tengah mempertimbangkan langkah hukum.
Sekretaris Jenderal SKKP Pusat, Dr. Resmanto Widodo Putro, mengingatkan BGN agar menjalankan fungsi sebagai katalisator dan pemecah masalah, bukan sekadar menyalurkan anggaran.
“Tugas BGN itu bukan sekadar bagi-bagi uang negara ke SPPG, tapi juga membantu mencari solusi di lapangan. Tidak benar jika ada pejabat menistakan dan memfitnah rakyat yang sedang berpartisipasi dalam pembangunan”, ujar Dr. Resmanto Widodo Putro.
Polemik ini menjadi sorotan karena menyangkut keberlangsungan program prioritas pemerintah di bidang gizi, terutama bagi masyarakat Papua. Hingga kini, BGN belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan yang dilayangkan kepada Tigor Pangaribuan. (tim/red)
