IAWNews.com – Aliansi Petani Sawit dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Banten akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin, 19 Mei 2025 di depan PTPN IV PKS Kertajaya. Aksi ini menjadi respons atas kekecewaan mendalam petani sawit terhadap dugaan kecurangan timbangan pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pihak perusahaan.
Menurut Ketua DPW Apkasindo Banten, H. Wawan, aksi ini digelar sebagai bentuk penagihan janji yang hingga kini belum terealisasi. Pihak PTPN IV PKS Kertajaya sebelumnya disebut telah mengakui adanya ketidakakuratan dalam timbangan, namun belum memberikan kompensasi yang dijanjikan.
“Kami akan turun langsung ke PKS Kertajaya untuk menuntut kejelasan ganti rugi atas selisih timbangan sekitar 4%. Ini bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencederai kepercayaan petani terhadap sistem kemitraan yang seharusnya saling menguntungkan,” tegas H. Wawan dalam keterangannya.
Ditambahkan oleh H. Wawan bahwa aksi akan digelar secara damai, dengan fokus utama pada penyampaian tuntutan yang sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan dengan pihak terkait di Jakarta. “Kami ingin perusahaan bertanggung jawab sesuai pernyataan tertulis mereka. Jangan hanya mengakui, tapi juga harus ada tindakan konkret”, ujarnya.
Persoalan ini bermula dari hasil uji metrologi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, yang menemukan adanya perubahan konstruksi pada timbangan jembatan milik PTPN IV PKS Kertajaya. Perubahan tersebut berdampak signifikan terhadap keakuratan timbangan dan menyebabkan kerugian besar bagi petani sawit yang menjadi pemasok tetap.
“Sejak tera ulang terakhir pada 23 September 2024, kami mencatat kerugian mencapai 1.476.476 kilogram TBS. Ini berdasarkan data akurat yang kami himpun. Petani mengalami kerugian finansial yang tidak sedikit akibat selisih timbangan,” ungkap Yanto Lesmana, pengurus DPW Apkasindo Banten.
Selain itu Yanto Lesmana juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas perubahan konstruksi timbangan tersebut. Menurutnya, perubahan pada struktur fisik timbangan seharusnya mendapatkan pengawasan ketat dari instansi teknis.
“Perubahan ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ada indikasi kesengajaan dan kelalaian dari pihak terkait. Kami minta aparat dan dinas segera melakukan investigasi menyeluruh agar persoalan ini tidak terus berulang dan merugikan petani”, tegas Yanto Lesmana.
Dalam upaya mencari solusi, Apkasindo juga mengundang para pemangku kebijakan di Kabupaten Lebak untuk hadir dalam aksi tersebut. Mereka antara lain Bupati Lebak, Kapolres Lebak, dan Ketua DPRD Lebak.
“Kami ingin ada jejak pendapat langsung dan keterlibatan para pemimpin daerah dalam penyelesaian kasus ini. Jangan sampai persoalan ini berlarut dan kepercayaan petani terhadap sistem hilang total”, lanjut Yanto Lesmana.
Surat resmi juga telah dikirimkan kepada Kepala Disperindag Kabupaten Lebak untuk meminta klarifikasi atas dua dokumen penting: Laporan Pengawasan Nomor: 801/154-Indag/2025 tertanggal 7 April 2025 dan Surat Himbauan Nomor: B.500.2.3.15/22-sekret/IV/2025 tertanggal 10 April 2025. Kedua dokumen ini menegaskan bahwa timbangan milik PTPN IV PKS Kertajaya mengalami perubahan konstruksi dan menjadi dasar kuat bagi petani untuk menuntut hak mereka.
Dukungan terhadap aksi ini juga datang dari kalangan jurnalis. Adang Iskandar, perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten, menyatakan bahwa perjuangan petani sawit harus didukung secara moral dan publik.
“Kami mendukung penuh langkah Ketua DPW Apkasindo Banten dalam memperjuangkan hak-hak petani sawit. Apa yang dilakukan PTPN IV PKS Kertajaya sangat merugikan dan tidak etis. Kami minta perusahaan segera bertanggung jawab dan tidak bermain-main dengan hak petani,” kata Adang Iskandar.
Diingatkan pula oleh Adang Iskandar agar aparat dan pemerintah daerah tidak tutup mata terhadap persoalan ini karena menyangkut nasib ribuan petani kecil yang menggantungkan hidup pada hasil panen sawit mereka.
Aksi yang akan digelar pada 19 Mei nanti direncanakan berlangsung damai namun tetap menegaskan tuntutan utama: ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dan tanggung jawab penuh dari PTPN IV PKS Kertajaya atas dugaan praktik kecurangan dalam sistem penimbangan.
“Ini bukan aksi biasa, ini suara keadilan dari para petani yang sudah terlalu lama diam dan dirugikan. Kami tidak akan berhenti sebelum hak kami dikembalikan”, pungkas H. Wawan. (gonz)
