IAWNews.com – Kasus dugaan mega korupsi terkait oplosan BBM Pertamax di PT Pertamina Patra Niaga terus bergulir dan memunculkan desakan agar Menteri BUMN Erick Thohir dinonaktifkan. Pengamat sektor minyak dan gas (migas) sekaligus Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menilai bahwa pencopotan Erick Thohir menjadi langkah awal yang perlu diambil Presiden Prabowo Subianto jika berkomitmen memberantas korupsi.
“Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan”, kata Yusri Usman pada Senin (03/03/2025).
Ditegaskan oleh Yusri Usman bahwa pejabat-pejabat di Pertamina yang ditunjuk oleh Erick Thohir terlibat dalam pengelolaan ekosistem pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG, yang diduga dikuasai oleh kartel minyak. Dirinya menyoroti dampak koruptif dalam bisnis Pertamina yang merugikan masyarakat pengguna BBM.
Lebih lanjut, Yusri Usman mengkritik sikap Erick Thohir yang cenderung pasif dalam menanggapi kasus ini. Menurutnya, selama lebih dari empat bulan, Erick tidak banyak berbicara, terutama sejak Kejaksaan Agung mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024. Baru setelah bertemu Jaksa Agung ST Burhanudin, Erick mulai membuka rencana evaluasi terhadap direksi Pertamina yang menjadi tersangka.
“Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina”, tegas Yusri Usman.
Selain desakan pencopotan Erick Thohir, muncul pula dugaan keterlibatan kakaknya, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, dalam skandal korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga. Boy Thohir, yang merupakan pemilik PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO), diduga mengendalikan sejumlah pejabat Pertamina yang kini telah ditahan.
Informasi dari sumber internal Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa Boy Thohir mengatur pejabat-pejabat tersebut melalui dua orang kepercayaannya, yakni R Harry Zunardi alias AI dan Febri Prasetyadi Suparta alias Mr. James.
AI diduga mengelola enam pejabat Pertamina yang menangani impor minyak, di antaranya Riva Siahaan, Yoki Firnandi, Maya Kusmaya, Sani Dinar Saifuddin, Edward Corne, dan Agus Purwono. Sementara itu, James diduga memiliki pengaruh besar dalam sektor hulu migas dengan mengendalikan sedikitnya 21 nama pejabat di Pertamina Hulu Energi.
Nama Febri Prasetyadi Soeparta alias James juga pernah muncul dalam kasus korupsi migas sebelumnya. Ia diduga memberikan uang 700 ribu dolar AS kepada mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, pada 2013. Febri saat itu disebut sebagai orang kepercayaan Boy Thohir yang menangani proyek-proyek strategis di sektor energi.
Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus oplosan BBM Pertamax yang diduga merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Namun, terkait dugaan keterlibatan Boy Thohir, awak media masih belum mendapatkan respons resmi dari yang bersangkutan.
Sementara itu, Erick Thohir menegaskan bahwa Kementerian BUMN tidak kecolongan dalam kasus ini. Ia mengklaim bahwa sistem di Pertamina telah diperbaiki dalam lima tahun terakhir. Erick Thohir juga menolak berkomentar lebih lanjut mengenai dugaan keterlibatan pihak lain dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan.
“Kami rapat dengan Pak Jaksa Agung jam 11 malam mengenai isu apakah ini blending atau oplosan. Kita enggak mau berargumentasi”, ujar Erick Thohir
Dengan terus berkembangnya kasus ini, publik kini menanti langkah tegas yang akan diambil Presiden Prabowo Subianto, termasuk kemungkinan menonaktifkan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN untuk memastikan pengusutan kasus ini berjalan transparan dan tanpa intervensi. (tim/red)
