IAWNews.com — Dewan Pakar Astacita Merah Putih Kerakyatan, Lalu Tjuck Sudarmadi, menilai ketimpangan ekonomi yang kian melebar di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hilangnya fondasi pasar rakyat yang berakar pada budaya Nusantara. Ia menyoroti sistem Pancawara, mekanisme pasar tradisional yang dinilai mampu menciptakan pemerataan ekonomi jauh sebelum kapitalisme modern berkembang.
Menurut Lalu Tjuck Sudarmadi, Pancawara bukan sekadar sistem penjadwalan pasar berdasarkan weton seperti Pahing, Kliwon, Legi, Pon, dan Wage, atau penanda hari dan wilayah seperti Pasar Jumat, Pasar Senin, pasar lor, kidul, kulon, dan wetan. Lebih dari itu, Pancawara merupakan rekayasa sosial-ekonomi yang dirancang untuk mencegah penumpukan kekuatan ekonomi di satu titik.
“Pasar tradisional Nusantara berjalan secara bergiliran dan berbasis kesepakatan sosial. Ini membuat sirkulasi barang dan pendapatan lebih merata, memberi ruang hidup yang adil bagi pedagang kecil,” kata Lalu Tjuck Sudarmadi dalam keterangannya.
Dijelaskan oleh Lalu Tjuck Sudarmadi, dalam sistem tersebut, mekanisme supply dan demand tidak sepenuhnya ditentukan oleh modal, melainkan oleh ritme sosial masyarakat. Bahkan, transaksi tidak selalu berbasis uang. Praktik barter yang lazim kala itu membangun relasi personal, kepercayaan, serta ikatan sosial antara penjual dan pembeli.
Namun, Lalu Tjuck Sudarmadi menilai modernisasi dan penetrasi kapitalisme telah menggeser fungsi pasar dari ruang sosial menjadi semata-mata instrumen akumulasi modal. Pasar modern dan digital kini mempertemukan harga dan algoritma, bukan lagi manusia.
“Negara mundur dengan dalih efisiensi, sementara pasar dilepas ke mekanisme bebas. Akibatnya, kekayaan terkonsentrasi pada segelintir pemodal besar, dan pedagang kecil tersingkir,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut Lalu Tjuck Sudarmadi, bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 (naskah asli) yang menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ia menilai arah kebijakan ekonomi Indonesia justru semakin condong ke praktik neoliberal, termasuk di era digital.
Lalu Tjuck Sudarmadi menyoroti dominasi oligarki dalam platform e-commerce, teknologi keuangan, dan jaringan ritel modern yang diklaim inklusif. Dalam praktiknya, masyarakat kecil kerap hanya menjadi mitra semu dengan nilai tambah yang tersedot ke pusat-pusat kapital.
“Ini bukan demokratisasi ekonomi, melainkan penjajahan baru dalam wajah digital,” tegas Lalu Tjuck Sudarmadi.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Lalu Tjuck Sudarmadi menilai Asta Cita ke-6, yakni membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, akan sulit terwujud jika pasar rakyat terus terpinggirkan.
Ia mendorong pemerintah untuk mengaktualisasikan sosialisme ekonomi atau sosialisme kerakyatan sebagai kebijakan konkret. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah menghidupkan kembali ekonomi Pancawara sebagai fondasi pemerataan.
Lalu Tjuck Sudarmadi juga mengusulkan pembatasan tegas ekspansi jaringan ritel modern agar hanya beroperasi hingga level kota dan kabupaten. Menurutnya, penetrasi ritel besar hingga desa dan kampung justru mempercepat pematikan ekonomi rakyat.
Adapun ritel yang telah terlanjur masuk ke wilayah desa, ia mengusulkan agar dikonversi menjadi Koperasi Desa Merah Putih, yang dikelola bersama oleh warga, BUMDes, dan negara.
“Inilah wujud nyata ekonomi sebagai usaha bersama. Negara harus hadir dengan kebijakan nasional, pengawasan ketat, dan penegakan hukum agar tidak dikalahkan oleh kepentingan oligarki,” ujar Lalu Tjuck Sudarmadi.
Tanpa keberanian politik tersebut, Lalu Tjuck Sudarmadi memperingatkan Pancawara hanya akan menjadi artefak sejarah, sementara ketimpangan ekonomi terus diwariskan dari generasi ke generasi. (lts)
