IAWNews.com — Dinamika hubungan internasional kembali mendapat sorotan dalam sebuah acara diplomasi budaya yang berlangsung di Jakarta. Aktivis dan jurnalis Indonesia, Wilson Lalengke, diwawancarai oleh media Rusia dalam kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, di kediaman resmi diplomatiknya pada Kamis (26/2/2026).
Acara tersebut tidak hanya menjadi forum sosial keagamaan dalam suasana Ramadhan, tetapi juga berkembang menjadi ruang diskursus politik internasional yang menyinggung hubungan bilateral, diplomasi publik, serta perspektif hukum internasional terkait konflik global.
Dalam kerangka politik internasional, kegiatan iftar yang melibatkan diplomat, jurnalis, dan tokoh masyarakat dipandang sebagai bentuk soft power diplomacy, yakni strategi membangun pengaruh melalui pendekatan budaya dan nilai sosial dibandingkan tekanan militer atau ekonomi.
Menurut Wilson Lalengke, hubungan Indonesia–Rusia memiliki peluang besar untuk diperluas melalui jalur komunikasi publik dan pertukaran budaya. Ia menilai prinsip kesetaraan antarnegara menjadi elemen penting dalam sistem internasional modern.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kedaulatan negara dan non-intervensi, yang menempatkan hubungan internasional pada landasan saling menghormati.
“Hubungan yang setara dan saling menghormati menjadi fondasi penting dalam membangun dunia yang lebih adil,” kata Wilson Lalengkedalam wawancara tersebut.
Dalam diskusi yang berkembang ke isu geopolitik, Wilson Lalengke turut memberikan pandangan mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih menjadi perhatian komunitas global.
Wilson Lalengke menilai Rusia berada dalam posisi sulit akibat tekanan kolektif negara-negara Barat, termasuk kebijakan sanksi ekonomi dan dukungan militer kepada Ukraina. Pernyataannya mencerminkan kritik terhadap struktur kekuatan internasional yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan global.
Dalam perspektif hukum internasional, konflik tersebut memang memunculkan perdebatan besar mengenai:
– legitimasi penggunaan kekuatan,
– prinsip pertahanan diri kolektif,
– serta penerapan sanksi internasional di luar mandat Dewan Keamanan PBB.
Pandangan Wilson Lalengke menyoroti isu klasik dalam studi hubungan internasional: ketegangan antara norma hukum internasional dan realitas politik kekuatan (power politics).
Selain isu geopolitik, wawancara juga menyinggung posisi Islam dalam masyarakat Rusia. Wilson Lalengke mengapresiasi pernyataan diplomatik bahwa Islam merupakan agama terbesar kedua di Rusia, yang menurutnya menunjukkan pengakuan terhadap pluralitas identitas nasional.
Dalam konteks politik internasional kontemporer, pengakuan terhadap keragaman agama sering dipandang sebagai bagian dari strategi stabilitas domestik sekaligus diplomasi eksternal, terutama dalam membangun hubungan dengan negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.
Wilson Lalengke menilai kegiatan iftar bersama jurnalis sebagai langkah diplomasi yang unik dan jarang dilakukan oleh perwakilan diplomatik lain di Jakarta.
Acara buka puasa tersebut menjadi simbol diplomasi lintas agama yang semakin relevan di tengah perubahan konfigurasi geopolitik global menuju sistem multipolar. Praktik diplomasi semacam ini memperluas ruang dialog di luar jalur formal antarnegara.
Dalam perspektif hubungan internasional, kegiatan sosial-keagamaan oleh perwakilan diplomatik dapat berfungsi sebagai mekanisme membangun kepercayaan (confidence-building measures) yang mendukung stabilitas hubungan bilateral.
Lalengke menegaskan bahwa dialog terbuka dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi prasyarat penting bagi terciptanya perdamaian global yang berkelanjutan.
Wawancara tersebut sekaligus mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang secara historis mendorong diplomasi damai dan keseimbangan hubungan antar kekuatan besar dunia.
Melalui forum informal seperti diplomasi Ramadhan, interaksi antara aktor non-negara, media, dan diplomat menunjukkan bahwa politik internasional modern tidak lagi hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh opini publik global dan komunikasi strategis lintas masyarakat.
Pesan utama yang mengemuka dari pertemuan tersebut adalah bahwa dunia internasional yang lebih adil hanya dapat dibangun melalui dialog, kerja sama multilateral, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan universal—prinsip yang menjadi inti hukum internasional kontemporer. (tim/red)
