IAWNews.com – Dunia jurnalisme kembali tercoreng oleh tindakan tidak pantas yang dialami seorang wartawati di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Seorang jurnalis perempuan berinisial LY melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berinisial SK, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan.
Kasus ini mencuat ke publik setelah Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, angkat bicara dan mengecam keras tindakan tak senonoh yang dilakukan oleh SK. Dalam pernyataannya, Wilson menyebut bahwa tindakan SK mencoreng citra ASN sebagai panutan masyarakat.
“ASN itu diseleksi dengan ketat, termasuk dari sisi moralitas dan perilakunya. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa menjadi sosok teladan bagi masyarakat”, kata Wilson Lalengke, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, saat diwawancarai pada Jumat (30/5/2025).
Menurut pengakuan LY kepada Wilson Lalengke, SK beberapa kali mengajaknya ke hotel untuk melakukan tindakan amoral. LY yang dikenal sebagai wartawati berhijab dan muslimah taat, dengan tegas menolak ajakan tersebut. Perilaku SK ini dinilai sangat tidak pantas, apalagi dilakukan oleh seorang pejabat publik yang dibiayai oleh uang rakyat.
“Jika dia hanya masyarakat biasa, mungkin saya tak akan ambil pusing. Tapi ini pejabat, ASN, kepala bidang pula. Saya dan seluruh rakyat Indonesia tidak ikhlas membiayai hidup seorang pejabat dengan perilaku amoral seperti itu”, tegas Wilson Lalengke.
PPWI mendesak agar SK segera mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu, Wilson juga meminta pihak kepolisian, khususnya Polres Kota Sorong, untuk segera memproses laporan LY dan menuntaskan kasus ini sesuai hukum yang berlaku.
“Saya berharap Kapolres Kota Sorong segera menindaklanjuti laporan ini. Jangan biarkan kasus seperti ini berlalu begitu saja, karena akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan perlindungan terhadap jurnalis, terutama perempuan”, imbuh Wilson Lalengke.
Lebih jauh, Wilson Lalengke juga mendesak Gubernur Papua Barat Daya untuk segera mengevaluasi kinerja dan moralitas para pejabatnya. Ia menilai sudah saatnya pemerintah daerah membersihkan birokrasi dari oknum bermental bobrok.
“Aneh sekali, hidup para pejabat dibiayai rakyat tapi kerjanya hanya bermesum-ria. Saya mendesak Gubernur untuk segera bertindak tegas, ganti pejabat seperti SK dengan sosok yang bersih dan bermoral baik”, pungkas Wilson Lalengke.
Kasus ini menjadi perhatian serius kalangan pers nasional dan organisasi jurnalis, mengingat berdasarkan riset sebelumnya, sebanyak 86 persen wartawati di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual saat menjalankan tugas jurnalistik. Kasus LY di Sorong hanyalah salah satu potret dari realitas pahit yang dihadapi wartawan perempuan di lapangan. (tim/red)
