IAWNews.com — Dugaan aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kini tidak hanya menjadi persoalan pertambangan. Laporan masyarakat adat membawa isu tersebut ke ranah hukum, keimigrasian, keamanan, lingkungan hidup, hingga perlindungan hak masyarakat adat.
Kepala Suku Besar Burate, Agus Burate, telah menyampaikan laporan dan penolakan secara tertulis kepada Kapolda Papua Tengah. Surat tertanggal 13 Agustus 2026 tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah instansi terkait, termasuk Gubernur Papua Tengah, DPRD Papua Tengah, Komisi IV DPR RI, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Laporan itu meminta aparat menindaklanjuti dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang disebut melibatkan warga negara asing (WNA) asal China.
Munculnya laporan dari Kepala Suku Besar Burate membuat persoalan ini memiliki dimensi berbeda. Masyarakat adat tidak hanya mempertanyakan legalitas aktivitas pertambangan, tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut berlangsung di wilayah yang disebut berkaitan dengan tanah adat.
Masyarakat meminta agar setiap aktivitas pertambangan diperiksa berdasarkan aturan hukum dan penghormatan terhadap hak masyarakat setempat.
Jika aktivitas pertambangan dilakukan tanpa izin atau tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, aparat perlu memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab dan bagaimana kegiatan tersebut dapat berlangsung.
Sebaliknya, apabila seluruh kegiatan ternyata memiliki dasar hukum, pemerintah dan aparat juga perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat agar keresahan tidak berkembang menjadi konflik.
Dalam dokumen laporan, lima nama WNA China disebut berkaitan dengan aktivitas yang dipersoalkan, yakni Tang Lijun, Tang Lihua, Tang Liguo, Wang Junhui, dan Tang Yang.
Dokumen tersebut menyebut masing-masing nama memiliki dugaan peran berbeda. Namun, informasi tersebut masih berupa isi laporan masyarakat dan belum merupakan kesimpulan hukum.
Karena itu, aparat perlu melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap identitas, kewarganegaraan, keberadaan, aktivitas, serta hubungan masing-masing WNA dengan kegiatan pertambangan yang dilaporkan. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan apakah benar terdapat struktur atau pembagian peran dalam aktivitas tersebut.
Selain dugaan tambang ilegal, aspek keimigrasian menjadi pertanyaan yang tidak kalah penting. Publik menunggu kepastian mengenai jenis visa yang digunakan kelima WNA tersebut untuk masuk ke Indonesia.
Pemeriksaan perlu mencakup tujuan kedatangan, sponsor, izin tinggal, riwayat perjalanan, hingga kesesuaian aktivitas mereka dengan izin keimigrasian.
Jika aktivitas yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan tujuan visa atau izin tinggal, aparat imigrasi dapat menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun jika dokumen keimigrasian mereka sah dan aktivitasnya sesuai dengan izin, hasil pemeriksaan tersebut juga penting untuk disampaikan agar tidak muncul dugaan yang tidak berdasar.
Persoalan berikutnya adalah legalitas kegiatan pertambangan. Laporan yang diterima menyebut aktivitas tersebut diduga dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah. Selain itu, terdapat pula informasi mengenai dokumen yang keabsahannya dipersoalkan.
Aparat perlu memeriksa seluruh dokumen tersebut, termasuk pihak yang menerbitkan, pemegang izin, wilayah yang dicakup, masa berlaku, serta kesesuaian antara dokumen dan lokasi aktivitas. Pemeriksaan lingkungan juga menjadi bagian penting karena aktivitas pertambangan emas berpotensi memberikan dampak terhadap ekosistem dan sumber penghidupan masyarakat.
Persoalan semakin sensitif karena laporan sebelumnya juga memuat dugaan keberadaan senjata api di sekitar lokasi tambang. Dokumen tersebut menyebut informasi mengenai pistol dan senapan serbu jenis AK-47 yang disebut berada di sebuah gubuk tambang.
Informasi tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta sebelum diverifikasi. Jika benar ditemukan senjata api, aparat perlu mengusut asal-usul, kepemilikan, penguasaan, dan tujuan keberadaan senjata tersebut.
Apalagi dalam laporan juga terdapat dugaan kekerasan terhadap warga lokal dengan menggunakan popor senjata hingga menyebabkan cedera. Jika terbukti, persoalan ini dapat berkembang menjadi perkara pidana yang jauh lebih serius.
Laporan yang diterima juga menyebut dugaan keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut mencapai sekitar 15 juta RMB atau sekitar Rp39,45 miliar. Angka itu masih berupa klaim dalam dokumen dan perlu dibuktikan melalui penyelidikan.
Jika terdapat indikasi transaksi dalam jumlah besar, aparat dapat menelusuri aliran dana untuk mengetahui sumber modal, pihak penerima, pembelian peralatan, hingga pihak yang menikmati hasil kegiatan pertambangan. Langkah tersebut penting untuk mengetahui apakah dugaan aktivitas tersebut berdiri sendiri atau melibatkan jaringan yang lebih luas.
Di tengah seluruh dugaan tersebut, posisi masyarakat adat menjadi bagian yang harus diperhatikan. Kepala Suku Besar Burate telah memilih jalur resmi dengan menyampaikan laporan kepada kepolisian. Langkah tersebut menunjukkan bahwa keberatan masyarakat telah masuk dalam mekanisme hukum.
Aparat perlu merespons laporan tersebut secara profesional agar masyarakat tidak merasa harus menyelesaikan persoalan sendiri di lapangan. Ketika ada dugaan aktivitas ilegal, intimidasi, kekerasan, atau keberadaan senjata, negara harus memastikan keamanan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya benturan.
Meski laporan masyarakat memuat berbagai tuduhan serius, seluruh informasi tersebut tetap harus ditempatkan sebagai dugaan sampai dibuktikan melalui proses hukum. Pihak-pihak yang namanya disebut juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Prinsip ini penting agar pemberitaan mengenai persoalan tambang di Papua Tengah tidak berubah menjadi vonis terhadap pihak tertentu sebelum ada keputusan hukum. Di sisi lain, kehati-hatian tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi aparat untuk mengabaikan laporan masyarakat.
Legalitas tambang harus diperiksa. Status keimigrasian WNA harus diverifikasi. Dugaan senjata api harus ditelusuri. Dugaan kekerasan harus diperiksa. Dokumen dan transaksi juga perlu diteliti apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Persoalan di Kabupaten Nabire kini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Papua Tengah. Ada kepentingan negara dalam menjaga sumber daya alam, kepentingan masyarakat adat dalam melindungi wilayah dan sumber penghidupan, serta kewajiban pemerintah dalam mengawasi aktivitas orang asing.
Jika seluruh dugaan tidak terbukti, masyarakat berhak memperoleh penjelasan. Namun jika ditemukan pelanggaran, aparat harus bertindak berdasarkan hukum tanpa melihat kewarganegaraan maupun latar belakang pihak yang terlibat.
Pada akhirnya, masyarakat Papua Tengah tidak hanya membutuhkan jawaban mengenai siapa yang melakukan aktivitas pertambangan tersebut. Mereka membutuhkan kepastian bahwa tanah adat, sumber daya alam, keamanan warga, dan hukum Indonesia berada dalam perlindungan negara.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah aparat: apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap lokasi tambang, legalitas dokumen, status keimigrasian lima WNA, dugaan senjata api, aliran dana, serta potensi pelanggaran terhadap hak masyarakat adat.
Sebab sebelum persoalan ini berkembang menjadi konflik sosial, kepastian hukum harus lebih dahulu hadir. (tim/red)
