IAWNews.com – Pembaruan regulasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun ekosistem dunia usaha yang lebih kuat, adaptif, dan kompetitif. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin, pemerintah ingin memastikan organisasi yang mewadahi para pelaku usaha tersebut memiliki peran lebih besar dalam mendukung investasi, perdagangan, pengembangan industri, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Upaya tersebut memasuki tahapan pembahasan legislatif setelah Menteri Perdagangan Budi Santoso menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah terhadap RUU Kadin kepada DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Penyerahan DIM ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menyempurnakan landasan hukum Kadin yang selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
Mendag Budi Santoso hadir mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, yang bertindak sebagai koordinator penyusunan DIM Pemerintah.
Menurut Budi Santoso, keberadaan Kadin sangat penting dalam membangun hubungan yang produktif antara pemerintah dan sektor swasta. Kadin tidak hanya menjadi organisasi yang menghimpun pelaku usaha, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan terhadap kebijakan, serta membantu dunia usaha memperluas jaringan bisnis.

Penguatan peran tersebut dinilai semakin relevan dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dan target investasi sekitar Rp13.032 triliun pada periode 2025–2029.
Pemerintah membutuhkan keterlibatan dunia usaha secara terorganisasi, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), agar target pembangunan ekonomi dapat diwujudkan.
“Kadin memiliki posisi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kadin berperan menghimpun suara dunia usaha, menyampaikan masukan kebijakan, hingga membantu pelaku usaha untuk tumbuh serta masuk ke rantai pasok dan pasar global,” ujar Budi Santoso.
Ia menilai, perubahan lingkungan bisnis, perkembangan teknologi, serta meningkatnya persaingan global menuntut adanya penataan ulang kelembagaan Kadin. Regulasi yang telah berlaku hampir 40 tahun tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian saat ini.
“Dinamika pada dunia usaha menuntut penataan kembali agar Kadin lebih adaptif dan strategis. RUU Kadin mengatur organisasi sekaligus menata cara negara dan dunia usaha bekerja bersama dalam mendorong investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Budi Santoso.
Dalam penyusunan DIM, pemerintah menghimpun masukan dari lima kementerian, yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Dari hasil koordinasi tersebut, terdapat enam substansi utama yang menjadi perhatian pemerintah untuk memperkuat posisi dan fungsi Kadin ke depan.

Pertama, mempertegas kedudukan Kadin sebagai satu wadah induk dunia usaha yang mandiri. Pengaturan organisasi melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tetap ditempatkan dalam mekanisme musyawarah nasional.
Kedua, memperjelas fungsi Kadin dalam melakukan advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan pelaku usaha. Fungsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dengan berbagai kelompok usaha.
Ketiga, memperkuat koordinasi Kadin dengan kementerian dan lembaga sesuai kewenangan sektoral masing-masing. Kadin juga diharapkan berkontribusi dalam diplomasi ekonomi Indonesia melalui kerja sama dengan perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia serta perwakilan perdagangan, investasi, dan industri.
Keempat, memperluas kontribusi Kadin dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain itu, transformasi digital, promosi investasi, dan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM menjadi bagian penting dari penguatan fungsi organisasi.
Kelima, meningkatkan tata kelola organisasi melalui sistem pengawasan dan pengelolaan pendanaan yang transparan, bertanggung jawab, terintegrasi, serta dapat diaudit.
Keenam, mengatur ketentuan peralihan sebagai pedoman penyesuaian AD/ART Kadin setelah undang-undang baru diberlakukan.
Keenam agenda tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan RUU Kadin tidak hanya menyangkut struktur dan administrasi organisasi. Lebih jauh, pemerintah ingin menjadikan Kadin sebagai institusi yang mampu memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan ekosistem usaha nasional.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pembaruan RUU Kadin adalah penguatan hubungan antara perusahaan besar dan UMKM.
Keterhubungan kedua kelompok usaha tersebut dinilai penting untuk menciptakan kesempatan bisnis yang lebih luas, memperkuat rantai pasok dalam negeri, serta meningkatkan kemampuan UMKM dalam menghadapi persaingan pasar.
Kadin diharapkan dapat mengambil peran sebagai penghubung yang mempertemukan kebutuhan industri dengan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah.
Selain kemitraan usaha, keterlibatan Kadin dalam pendidikan vokasi dan transformasi digital juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing dunia usaha. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan akses terhadap jaringan bisnis, tetapi juga dukungan peningkatan keterampilan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar.

Dukungan terhadap pembaruan regulasi tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kadin, Adisatrya Suryo Sulisto.
Ia menilai Kadin perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsi yang lebih luas, tidak sebatas menjadi wadah komunikasi dan representasi pengusaha.
“Kadin perlu diperkuat agar tidak hanya berperan sebagai wadah komunikasi dan representasi dunia usaha, tetapi juga mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan kebijakan pemerintah, memperkuat keterhubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” kata Adisatrya Suryo Sulisto.
Pemerintah menyatakan kesiapan untuk membahas DIM RUU Kadin secara konstruktif bersama DPR RI. Mendag Budi Santoso juga meminta dukungan pimpinan dan seluruh anggota Komisi VI DPR RI agar berbagai masukan pemerintah dapat menjadi bagian dari penyempurnaan regulasi tersebut.
Dalam rapat kerja itu, Komisi VI DPR RI menyepakati pembahasan RUU Kadin dilaksanakan melalui Panja RUU Kadin.
Komisi VI DPR RI menargetkan pembahasan RUU tersebut dapat diselesaikan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Pembaruan undang-undang ini diharapkan menjadi momentum transformasi Kadin dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin dinamis. Dengan penguatan kelembagaan, tata kelola organisasi, fungsi advokasi, serta kemitraan lintas sektor, Kadin diharapkan semakin efektif menjadi mitra pemerintah sekaligus representasi kepentingan dunia usaha.
Melalui regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman, Kadin diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas peluang perdagangan dan investasi, serta menciptakan ekosistem usaha yang semakin inklusif dan berdaya saing. (gsp)

