IAWNews.com -, Sebagai bagian dari upaya memperkuat peran ulama dalam pembangunan bangsa, Majelis Ulama Nusantara (MUN) resmi mendeklarasikan diri dan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Pertama pada Jumat (28/02/2025) di Hotel Tavia, Jakarta. Mengusung tema “Konsolidasi Ulama Nusantara untuk Kemaslahatan Bangsa & Negara”, MUN berkomitmen menjadi wadah ulama yang tidak hanya berperan dalam pembinaan umat tetapi juga turut aktif dalam pembangunan nasional.
Dalam Munas tersebut, salah satu keputusan penting yang diambil MUN adalah mendukung keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dicanangkan pemerintah, termasuk proyek di atas lahan Perhutani yang bersebelahan dengan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Setelah melakukan kajian mendalam, MUN menilai proyek ini membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak mengandung mudarat.
Sekjen MUN, Kyai Alwiyan Qosid Syam’un, menegaskan bahwa ulama memiliki tugas untuk menengahi berbagai persoalan dengan sikap tabayyun serta mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan bagi umat. “Tugas ulama itu menengahi keadaan, melakukan tabayyun, dan mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan”, katanya.
Lebih lanjut, Kyai Alwiyan Qosid Syam’un menyampaikan bahwa MUN tidak memiliki kepentingan tertentu dalam proyek PSN ini. Sikap MUN murni didasarkan pada asas manfaat bagi masyarakat luas. MUN juga meminta pemerintah melanjutkan PSN yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) pada era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pada Munas ini, Kyai HM Ibnu Mulkan, S.Sos, terpilih sebagai Ketua Umum MUN. Dalam kepemimpinannya, MUN berkomitmen untuk mewujudkan langkah nyata bagi kemaslahatan umat. “MUN telah melahirkan berbagai rencana, dengan tujuan kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau organisasi”, jelas Kyai Alwiyan Qosid Syam’un.
MUN juga tidak ingin dibandingkan dengan organisasi Islam lainnya, melainkan lebih memilih untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai organisasi sejenis. Prinsip tabayyun (klarifikasi sebelum mengambil sikap) menjadi pedoman utama dalam menentukan keputusan.
Setelah Munas ini, MUN akan segera menyusun kepengurusan dan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) serta pelantikan pengurus. Langkah ini menjadi bagian dari strategi MUN untuk memastikan perannya tidak hanya sebagai kelompok ulama, tetapi juga sebagai kaum intelektual yang memiliki kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.
“Seorang intelektual bisa berasal dari latar belakang apa saja, asalkan memiliki kesadaran berpikir dan bergerak secara heroik serta ideologis untuk mengubah masyarakat yang terbelakang menjadi maju, yang lemah menjadi kuat, dan yang tidak produktif menjadi produktif”, tutur Kyai Alwiyan Qosid Syam’un.
Sebagai penutup, Kyai Alwiyan Qosid Syam’un menegaskan bahwa MUN siap menjadi pelayan umat dan membuka ruang diskusi bagi masyarakat. “Kami siap berdiskusi tentang bagaimana bangsa Indonesia bisa maju dan bagaimana Islam bisa berkembang secara moderat di Indonesia”, ujarnya.
Lebih dari sekadar organisasi keagamaan, MUN menanamkan nilai-nilai nasionalisme, moderatisme, dan Ahlussunnah Wal Jama’ah, dengan melibatkan para ahli lintas keilmuan dan profesi. Dengan pendekatan inklusif ini, MUN berharap dapat berkontribusi lebih luas dalam membangun Indonesia yang lebih baik. (tyo)
