IAWNews.com – Pengungkapan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto oleh Bareskrim Polri terus memicu guncangan politik hebat. Direktur Eksekutif Astacita Merahputih Kerakyatan (AMC) sekaligus Direktur LBH Pedagang Pasar Indonesia (PPI), Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H., menegaskan bahwa skandal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) LSP ini adalah puncak dari skenario makar yang telah dirancang lama oleh kekuatan oligarki.
“Ini ibarat bom waktu yang selama ini tersimpan dan akhirnya meledak. Penyadapan terhadap kepala negara dengan menggunakan sistem resmi LIMS Polri adalah ancaman serius bagi kedaulatan, dan tindakan ini adalah perbuatan makar nyata,” ujar Hasan Basri kepada awak media di Kantornya pada Rabu ,(4/12/26).
Skenario Dua Tahun dan Perang Senyap Melawan Oligarki
“Hasan Basri membeberkan analisis peta perang politik yang melatarbelakangi gerakan makar ini. Menurutnya, sejak awal Presiden Prabowo Subianto sebenarnya diskenariokan hanya bertahan selama dua tahun di kursi kepemimpinan. Namun, skenario tersebut mulai berantakan karena Presiden Prabowo terbukti memiliki jaringan informasi yang luas.
“Akrobat politik dimulai ketika isu Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga isu Koperasi Desa (Kopdes) digulirkan.Kemarahan rakyat sipil sengaja ditumpangi oleh kekuatan ‘Geng Solo’ bukan untuk memperbaiki keadaan, melainkan demi mendongkel posisi Presiden Prabowo,” ungkap Hasan Basri.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo merespons gerakan tersebut bukan dengan teriakan, melainkan dengan taktik senyap menggeser papan catur politik. Para ‘naga’ ekonomi dan oligarki yang dulu nyaman mulai disingkirkan dan dipaksa berkomitmen untuk tidak membawa kabur uang negara ke luar negeri.
“Dari sepuluh naga, lima digeser, lima lagi dipaksa patuh demi membangun bangsa. Namun di tengah jalan, terjadi pengkhianatan. Mereka yang tersingkir tidak tinggal diam; mereka membiayai LSM, menghidupi buzzer, menyebar black campaign, dan meniupkan setiap retakan politik. Bahkan, kekuatan asing dari Singapura diduga ikut bermain dalam melemahkan kursi kepemimpinan Presiden,” jelasnya.
6 Langkah Perlawanan Presiden Prabowo
Hasan Basri memaparkan bagaimana Presiden Prabowo secara sistematis melumpuhkan gerakan makar dan memotong pengaruh terselubung tersebut melalui enam langkah strategis:
1. Membiarkan Hukum Berjalan Objektif: Menolak mengintervensi atau melindungi kasus hukum yang sedang berjalan, termasuk membiarkan pengusutan isu hukum terkait dokumen krusial figur-figur politik masa lalu bergulir tanpa subsidi politik.
2. Menjaga Independensi Peradilan: Mengawal ketat ruang Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) agar para hakim bekerja bebas tanpa intervensi dan setiran malam-malam dari balik layar oleh ‘Geng Solo’.
3. Reformasi Hukum Aparat: Oknum aparat atau militer yang terlibat korupsi dan pidana umum kini diseret ke peradilan sipil, menegaskan bahwa pangkat tidak bisa lagi dijadikan perisai hukum jika terbukti berkhianat.
4. Pembersihan Lingkaran Kekuasaan: Mencopot sekitar 50 persen lingkaran ring satu (A1) kelompok afiliasi Solo dari pusat kekuasaan dan menggesernya ke posisi non-strategis untuk memotong pengaruh.
5. Membongkar Skenario Makar: Menginstruksikan Bareskrim Polri membuka peta kekuatan lawan di depan publik melalui pengungkapan kasus penyadapan LIMS ini sebagai pukulan telak yang ofensif.
6. Mencabut Perlindungan Politik Praktis: Partai koalisi tidak diberikan restu untuk memberikan benteng politik bagi figur yang bermasalah secara hukum agar semuanya berjalan transparan di mata publik.
Desak Kapolri Baru Kupas Tuntas Sampai ke Akar-akarnya
Menyikapi situasi krusial ini, Hasan Basri meminta agar pengusutan kasus ini tidak berhenti pada tiga tersangka yang sudah ditetapkan. Ia mendesak agar seluruh jaringan yang terlibat dibongkar tanpa pandang bulu demi menjaga nama baik negara di dunia internasional.
“Kejadian makar seperti ini harus diungkap sampai ke akar-akarnya! Siapa dalang utama di balik semua ini harus dibuka, supaya masyarakat tahu dan tidak bertanya-tanya. Saya berharap kepada Kapolri yang baru, kupas tuntas permasalahan yang telah melemahkan negara ini.
Jangan pandang bulu siapa saja pelakunya, karena semua ini sudah menjadi kejahatan besar yang berisiko membocorkan rahasia negara ke dunia internasional,” tegas Hasan dengan nada bicara berwibawa.
Ia mengingatkan bahwa perang politik saat ini bukan lagi sekadar perebutan jabatan, melainkan perebutan kendali atas keran ekonomi, keamanan, dan narasi bangsa. Keberanian Polri membongkar kasus internal ini harus menjadi momentum bersih-bersih dari cengkeraman oknum pelindung (backing) oligarki agar institusi bisa kembali berpihak sepenuhnya kepada rakyat.
Saat ini, mantan Kapolri LSP beserta dua perwira tinggi aktif (Irjen Pol ASN dan Irjen Pol EH) telah resmi ditahan di Rutan Mabes Polri dan dijerat pasal berlapis terkait intersepsi ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik berdasarkan UU ITE dan KUHP dengan ancaman hukuman pidana yang sangat berat,pungkasnya .
Red
