IAWNews.com – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus menghadirkan instrumen hukum untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat akibat kejahatan.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin jalannya rapat paripurna menyampaikan harapan agar undang-undang yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut dapat memberikan manfaat nyata, khususnya dalam upaya mengembalikan aset hasil tindak pidana.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut menjadi UU. Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” kata Puan Maharani seusai memimpin rapat di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengesahan tersebut ditandai dengan persetujuan seluruh peserta rapat paripurna setelah Puan Maharani meminta persetujuan dewan terhadap RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan kemudian diikuti ketukan palu pimpinan DPR RI.
Dalam rapat tersebut, Puan Maharani didampingi empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Sebelum pengambilan keputusan, forum terlebih dahulu mendengarkan laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, serta pandangan pemerintah yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Ditegaskan oleh Puan Maharani, pengesahan UU Perampasan Aset bukan merupakan keputusan yang dilakukan secara tergesa-gesa ataupun semata-mata karena desakan publik. Menurutnya, regulasi tersebut telah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun dan menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.
Puan Maharani juga mengungkapkan bahwa DPR berhasil menyelesaikan pembahasan lebih cepat dari target yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat, yakni paling lambat 15 Desember 2026. “Artinya satu bulan kurang sebelum target, DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dijelaskan oleh Puan Maharani, pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara hati-hati dan seksama dengan melibatkan berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan masukan terhadap substansi regulasi. Keterlibatan berbagai elemen tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik bermakna dalam proses pembentukan undang-undang,

Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama para pakar, akademisi, praktisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Seluruh tahapan pembahasan, mulai dari rapat dengar pendapat, rapat kerja, rapat Panja, hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, dilaksanakan dengan memberikan akses kepada publik. Masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan pembahasan melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, serta laman resmi dpr.go.id.
Dari sisi legislasi, pembahasan RUU tersebut telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil penyempurnaan juga mengubah rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Judul RUU turut diperjelas dengan penambahan frasa Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk menegaskan cakupan pengaturan perampasan aset.
Habiburokhman menilai, kehadiran UU Perampasan Aset membawa perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Selama ini, orientasi penghukuman lebih banyak bertumpu pada pemenjaraan pelaku setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
Melalui regulasi baru tersebut, penegakan hukum diarahkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Terdapat empat pilar utama yang menjadi landasan pengaturan UU Perampasan Aset.
Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.
Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan aset secara terpadu oleh badan profesional yang independen, didukung sistem informasi pengelolaan aset.
Keempat, restorasi berkeadilan yang memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang memiliki itikad baik.
Ruang lingkup pengaturan perampasan aset juga mencakup berbagai tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Selain tindak pidana korupsi, regulasi tersebut menjangkau tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
Termasuk pula tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi maupun berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Menurut Habiburokhman, perluasan tersebut diperlukan untuk menjawab perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, termasuk investasi fiktif dan berbagai kejahatan finansial modern yang berpotensi menimbulkan banyak korban. Dengan demikian, perspektif perlindungan korban menjadi salah satu perhatian penting dalam pembentukan regulasi tersebut.
Di sisi lain, Habiburokhman menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh menjadi instrumen untuk kepentingan politik maupun penyalahgunaan kewenangan aparat.
Untuk menjamin hal tersebut, pengaturan perampasan aset dilengkapi prinsip pengawasan independen, pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan tersedianya jejak audit permanen.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Habiburokhman.
Adapun proses perampasan aset melalui mekanisme tanpa putusan pidana mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan.
Rangkaian prosedur tersebut dirancang agar pemulihan aset dapat dilakukan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, legalitas, serta perlindungan hak para pihak.
Melalui pengesahan UU Perampasan Aset, DPR RI berharap penegakan hukum di Indonesia semakin berorientasi pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Aset yang berhasil dirampas diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Secara khusus, pengembalian aset kepada korban menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan kerugian yang mereka alami.
Puan Maharani pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk pemerintah, Komisi III DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan media massa.
Pengesahan undang-undang ini menjadi salah satu langkah legislasi penting DPR RI dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaan aturan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.
Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan kejahatan tidak hanya diukur dari penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan hasil kejahatan untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat. (gono)

