IAWNews.com – Astacita Merahputih Kerakyatan (AMC) mendesak Presiden RI untuk mengusut tuntas dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara. AMC juga meminta Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kabinet Merah Putih dan birokrasi pemerintahan guna memastikan tidak ada intervensi kepentingan politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Desakan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Astacita Merahputih Kerakyatan, Drs. H. Hasan Basri, SH, MH, bersama jajaran pengurus AMC melalui siaran pers di Jakarta, 5 November 2026.
Pernyataan AMC tersebut merespons perkembangan persoalan hukum dan keamanan nasional terkait dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden RI serta sejumlah pejabat negara.
Dalam siaran persnya, AMC menyoroti dugaan keterlibatan mantan pejabat tinggi penegak hukum serta penetapan status tersangka terhadap sejumlah perwira tinggi kepolisian yang diduga menyalahgunakan kewenangan dalam aktivitas spionase siber.
AMC menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, perlindungan informasi strategis, serta integritas lembaga pemerintahan.
Organisasi tersebut berpandangan bahwa dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan tidak semata-mata harus dilihat sebagai persoalan pidana, tetapi juga perlu ditelusuri kemungkinan dampaknya terhadap keamanan negara dan stabilitas politik pemerintahan.
Dalam tuntutannya, AMC meminta Presiden menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memastikan pengusutan perkara berjalan menyeluruh, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik praktik penyadapan tersebut.
Salah satu tuntutan utama AMC adalah meminta Presiden memerintahkan Kapolri dan Kabareskrim mengusut tuntas dugaan jaringan penyadapan ilegal, mulai dari aliran data, pihak yang mengoperasikan perangkat, hingga pihak yang diduga menjadi penerima akhir informasi atau end-user.
Menurut AMC, pengusutan perkara tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang menjalankan aktivitas penyadapan di lapangan. Penelusuran terhadap dugaan aktor intelektual dinilai penting untuk mengetahui motif, tujuan, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.
AMC juga meminta proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu, sehingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Selain persoalan penyadapan, AMC turut menyoroti komposisi Kabinet Merah Putih serta jajaran pejabat di kementerian dan lembaga negara.
AMC mendesak Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat kementerian/lembaga (K/L), termasuk jajaran direksi dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN).
Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan penempatan pejabat didasarkan pada kapasitas, integritas, profesionalitas, dan loyalitas terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, bukan karena kepentingan atau afiliasi politik masa lalu.
Dalam siaran persnya, AMC menggunakan istilah “pejabat titipan” untuk menyebut pihak-pihak yang menurut penilaian organisasi tersebut memiliki keterkaitan dengan faksi politik sebelumnya, termasuk kelompok yang dalam pernyataan mereka disebut sebagai “Geng Solo”.
AMC juga menyoroti potensi loyalitas ganda di lingkungan pemerintahan. Menurut organisasi tersebut, keberadaan pejabat yang diduga memiliki orientasi loyalitas kepada kepentingan di luar struktur pemerintahan dapat menimbulkan persoalan koordinasi, mengganggu efektivitas kebijakan, hingga membuka peluang intervensi internal.
Karena itu, AMC meminta Presiden memastikan seluruh unsur pemerintahan bekerja berdasarkan garis kebijakan dan tanggung jawab kelembagaan yang jelas.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan perlindungan sistem komunikasi dan infrastruktur keamanan siber nasional.
AMC meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur telekomunikasi, sistem Lawful Interception, serta jalur komunikasi rahasia negara.
Audit tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi kemungkinan celah keamanan, penyalahgunaan akses, maupun kebocoran informasi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
AMC berpandangan bahwa penguatan sistem keamanan siber harus menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara, terutama di tengah meningkatnya ketergantungan pemerintahan terhadap teknologi digital dan sistem komunikasi elektronik.
Melalui empat tuntutan tersebut, AMC menegaskan pentingnya penggunaan hak prerogatif Presiden untuk melakukan pembenahan pemerintahan sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan independen.
Organisasi ini berharap persoalan dugaan penyadapan ilegal dapat diusut hingga tuntas, sementara evaluasi birokrasi dilakukan secara objektif berdasarkan integritas dan profesionalitas pejabat.
Bagi AMC, perlindungan komunikasi kepala negara, keamanan informasi strategis, serta integritas aparatur pemerintahan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional. (tim/red)
