IAWNews.com – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, menegaskan bahwa satu-satunya solusi untuk menyelesaikan polemik yang melanda Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah dengan memproses hukum Hendry Ch Bangun, mantan Ketua Umum PWI Pusat. Wilson mendesak agar Hendry segera ditetapkan sebagai tersangka dan diadili atas dugaan kejahatan yang merugikan masyarakat serta penyalahgunaan dana hibah BUMN.
“Hanya satu obatnya, Hendry diproses hukum segera, tetapkan sebagai tersangka, dan terdakwa, yang divonis bersalah sesuai bukti fakta kejahatan merampok uang rakyat yang dilakukannya. Semua yang terlibat harus dipenjarakan”, tegas Wilson Lalengke dalam pernyataannya pada Minggu malam (16/02/2025), menanggapi berlarut-larutnya kisruh yang terjadi di organisasi pers tertua di Indonesia tersebut.
Wilson Lalengke menilai bahwa aparat penegak hukum tidak menunjukkan kemauan dan kemampuan dalam menyelesaikan kasus ini. Ia menduga ada faktor lain yang menyebabkan lambatnya proses hukum terhadap Hendry Ch Bangun.
“Aparat tidak punya kemauan dan kemampuan menyelesaikan kasus itu, karena Hendry Bangun punya kartu as rahasia para pejabat dan aparat”, imbuh Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.
Wilson Lalengke juga mengkritik upaya pengalihan perhatian publik dengan berbagai retorika yang menurutnya tidak relevan. Ia menegaskan bahwa fakta hukum dalam kasus ini sudah sangat jelas dan tidak memerlukan alibi lain yang justru memperkeruh keadaan.
“Proses hukum terhadap dedengkot korupsi dana hibah BUMN, Hendry cs, ini akan membereskan semua kemelut di PWI itu. Tidak perlu retorika sana-sini, putar sana putar sini. Semuanya sudah sangat jelas, terang-benderang, tidak perlu alibi macam-macam”, cetus tokoh pers nasional yang dikenal sangat anti-korupsi ini.
Lebih lanjut, Wilson Lalengke menuding bahwa PWI telah berubah menjadi “sarang mafia” di dunia pers, yang berkolusi dengan aparat dan pejabat di berbagai tingkatan. Ia menegaskan bahwa tanpa langkah hukum yang tegas, kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut akan semakin menurun.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PWI maupun aparat penegak hukum belum memberikan tanggapan atas pernyataan Wilson Lalengke tersebut. Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pihak berwenang dalam menangani kasus yang menjadi perhatian luas ini. (tim/red)
